Video: Saat Operator Seluler & Internet Bersatu Perangi Judi Online
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri kembali membongkar jaringan bandar narkoba internasional, Fredy Pratama. Kali ini, pengungkapan dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pengungkapan jaringan Fredy Pratama ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel dengan menyita lebih dari 70 kilogram narkoba jenis sabu.
"Polri melalui Polda Kalsel telah berhasil membongkar jaringan narkotika milik bandar besar Fredy Pratama dan menyita total 70,76 kilogram sabu," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).
Mukti mengapresiasi keberhasilan Polda jajaran khususnya Dirresnarkoba Polda Kalsel yang telah berhasil memberantas peredaran narkoba termasuk kepada jaringan Fredy Pratama hingga ke akar-akarnya.
"Sesuai arahan Kabareskrim Polri, jangan pernah berhenti dengan menangkap pelaku dan pengedar narkoba. Tapi kejar sampai aset-asetnya. Hanya dengan memiskinkan mereka kita bisa melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," jelasnya.
Kapolda Kalsel, Irjen Winarto mengungkap pembongkaran jaringan Fredy Pratama ini.
Baca juga: Bareskrim: Jaringan Fredy Pratama Ubah Pola Peredaran Narkoba di Indonesia
Awalnya pihaknya menangkap seorang pelaku berinisial AR di salah satu hotel di Banjarmasin Utara pada Kamis (26/9/2024) lalu.
Setelahnya, pihak Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mengamankan barang bukti 9,1 kilogram sabu dari tas AR yang sudah dibungkus ke dalam 8 paket ukuran besar dan 13 paket ukuran kecil.
Dari AR, didapatkan keterangan jika dia hendak mengedarkan barang haram itu yang didapat dari pelaku berinisial MM yang merupakan kaki tangan Fredy Pratama.
"Terungkap bahwa MM adalah kaki tangan Freddy Pratama alias Miming. MM berperan sebagai operator peredaran narkotika di tiga wilayah, Jakarta, Surabaya dan Bali," jelasnya.
Berdasarkan informasi tersebut, Winarto menyebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan didapati adanya rencana pengiriman sabu yang telah diatur oleh MM menggunakan satu unit mobil Mitsubishi Triton.
Selanjutnya, tim Polda Kalsel melakukan pengejaran soal rencana pengiriman sabu itu hingga akhirnya berhasil ditemukan di Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, pada Selasa (8/10/2024) sekira pukul 01.00 WITA.
Winarto mengatakan dari hasil pengejaran itu didapati dua pelaku yang bertugas sebagai kurir yakni AW dan JB.
Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar mengungkap struktur organisasi kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Kata dia, kelompok ini terlihat afiliasi para teroris secara berurutan.
"Paling atas kita sebut dengan amir JI, di bawahnya ada struktur bendahara pusat. Ini disederhanakan dari dokumen yang kita dapat," kata Aswin di Mabes Polri pada Kamis, 25 November 2021.
Pengurus ini, kata dia, di atas ini membuat sekat dengan membangun lembaga legal, seperti bidang tajhiz yakni Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf (LAZ BM ABA). Lalu, di bawah bidang dakwah dibentuk Yayasan Syam Amal Abadi yang mendirikan Syam Organizer.
Baca Juga: Disebut Sembunyikan Ustaz Farid Okbah Sampai Lakukan Intimidasi, Densus 88 Langsung Bilang Begini
“Bendaharanya sudah, yang bidang tajhiz ini sudah, bidang dakwah ini sudah, amir JI sudah. Ini lapisan yang menggerakkan semua organisasi,” jelasnya
Ia menjelaskan struktur organisasi ini didapat dari Ketua LAZ BM ABA, Fitria Sanjaya yang ditangkap tahun 2020. Cara menggalang dananya, kata dia, LAZ BM ABA kamuflase sebagai lembaga resmi untuk pendidikan, pengiriman makanan dan pakaian ke Suriah.
“Jadi memang tidak kelihatan seperti itu (penggalangan untuk teroris). Padahal itu bagian dari program atau strategi untuk meraih simpati masyarakat, mereka sebut penguasaan wilayah dengan dukungan,” jelas dia.
Sebanyak 14 pengurus LAZ BM ABA ditangkap beberapa waktu lalu. Di antaranya Fitria Sanjaya dan tiga ustaz yang baru-baru ini tertangkap.
Yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al Hamat. Farid merupakan anggota Dewan Syariah LAZ BM ABA, sedangkan Zain adalah ketua Dewan Syariah lembaga tersebut. Sementara itu, Anung adalah pendiri Perisai Nusantara Esa.
Para tersangka dijerat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendanaan Terorisme, dengan ancaman 15 tahun penjara.
Baca Juga: Anggotanya Kena Ciduk Densus 88, Ketua MUI Singgung Soal Keguncangan di MUI
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
BAUBAU, Rubriksultra.com – Bukan hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Baubau yang kena gugatan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Roslina-Yasin (RossY). Panwaslu Kecamatan Bungi juga akan digugat karena Alat Peraga Kampanye (APK) RossY dibongkar beberapa waktu lalu.
Atas pembongkaran yang terjadi simpangan Palabusa Kota Baubau itu, Panwaslu Bungi telah mengirimkan surat permohonan maaf kepada pasangan RossY.
Adapun isinya, Berdasarkan pada pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, di lingkup wilayah Kecamatan Bungi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bungi bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau pada hari Senin tanggal 09 April 2018 jam 16.30 Wita.
“Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa alat peraga spanduk pasangan calon RossY di persimpangan tiga menuju Palabusa di Kelurahan Tampuna sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan atas penertiban yang kami lakukan terhadap APK tersebut, kami Lembaga Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bungi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan menjadi koreksi dan perhatian dalam pelaksanaan tugas pengawasan,” demikian bunyi surat permohonan tersebut.
Namun, Tim RossY tidak serta merta langsung memaafkan perbuatan Panwaslu Bungi itu. RossY akan melayangkan gugatan.
“Minta maaf tidak cukup. Kami dan penasehat hukum (PH) RossY akan melakukan gugatan terhadap apa yang dilakukan Panwas Kecamatan Bungi, agar ada pembelajaran politik pada masyarakat,” tegas Ketua Tim RossY, La Ode Zainal Aslan via WhatsApp, Selasa 10 April 2018.
Aba sapaan akrab, menduga jika Panwas tidak menyukai atau benci terhadap pasangan RossY sejak bergulirnya pembatalan pasangan oleh Bawaslu Baubau.
“APK Paslon kami di bongkar tanpa ada konfirmasi pada tim. Sedangkan Paslon lain tidak dibongkar pada titik yang sama, harusnya kan memenuhi asas keadilan,” pungkasnya.(adm)
Sumber : Inilahsultra
SRIPOKU.COM -- Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengungkap sosok Jenderal Purn B yang diduga di balik Densus 88 Anti Teror Polri menguntit Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mencurigai dan mengungkapkan penguntitan yang dilakukan Densus 88 diotaki oleh sosok Jenderal purnawirawan polisi bintang 4 berinisial B.
Jenderal berinisial B diduga menjadi dalang di balik aksi Densus 88 menguntit Jampidsus Febrie Adriansyah, yang tengah mendalami kasus korupsi timah.
Febrie Adriansyah saat ini memang tengah mendapat pengawalan ketat dari Polisi Militer TNI karena sedang menangani kasus korupsi tambang.
Menurut Said Didu, masyarakat sudah cukup mengenal siapa sosok jenderal purn inisial B yang dimaksud, karena sejak lama diketahui merupakan beking di balik korupsi tambang berupa timah dan nikel.
"Publik paham siapa inisial 'B' tersebut," tulisnya melalui akun Twitter @msaid_didu pada 26 Mei 2024, dikutip dari Warta Kota.
Said Didu mengatakan, jenderal purn inisial B ini memiliki peran penting dalam pusaran bisnis pertambangan ilegal.
Baca juga: Video Hp Oknum Densus 88 Kuntit Jampidsus Dibongkar Kejagung, Ada Data Jaksa Penyidik Korupsi Timah
"Sudah lama ybs 'atur' bisnis timah dan nikel,"jelasnya.
Sebelumnya, keterlibatan jenderal purn inisial B itu pertama kali diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus.
Iskandar mengatakan ada sosok pensiunan jenderal bintang empat di korupsi tata niaga timah yang merugikan negara Rp 271 triliun.
Ia menjelaskan mantan perwira yang meraih bintang 4 itu bertugas mengakomodir praktik ilegal tambang timah melalui mantan anak buahnya.
Jenderal B kemudian mengorganisir hingga terjadinya pembelian smelter.
Pria kelahiran Palembang ini tak menjelaskan secara detail sosok bintang 4 diduga beking praktik hitam tambang timah itu.
Dia hanya mengatakan, bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam.
SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 40 bangunan dan pasar tumpah yang terdapat jalan Gresikan, Kecamatan Tambaksari,Surabaya dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Surabaya, Senin (18/7/2016).
Tak tanggung-tanggung, pembongkaran paksa ini menggunakan alat berat, dikarenakan bangunan mereka menutup saluran air dan membuat arus air mampet, sehingga pada kawasan ini sering terjadi banjir saat hujan turun.
Pembongkaran yang merupakan kegiatan kedua, setelah sebelumnya ada sosialisi ini, melibatkan tiga Kelurahan yakni, Kelurahan Pacar Keling, Kelurahan Ploso Bogen, dan Kelurahan Pacar Kembang.
Pembongkaran dibawah pimpinan Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto.
Sebelumnya, telah dilakukan sosialisasi oleh Lurah kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri sebelum, ditindak oleh Pemkot Surabaya.
Camat Tambaksari, Achmad Zaini mengatakan, pembongkaran ini untuk mengembalikan fungsi saluran yang selama ini menyebabkan banjir di wilayah Gersikan dan Ploso Bogen.
"Keberadaan pedagang yang ada di sepanjang Jalan Gresikan ini sudah berdiri lama. Pasar liar ini dulunya adalah bekas penampungan sementara pasar Krampung yang dibuat oleh PD Pasar Surya untuk menampung pedagang pasar Krampung yang terbakar," ujar Zaini kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).
Diketahui, 40 bangunan yang dibongkar merupakan bangunan liar, yang dijadikan sebaagai tempat tinggal. Dampak dari berdirinya bangunan tersebut, Zaini mengatakan, banyaknya warga yang mengeluhkan banjir.
Berbeda dengan Zaini, Lurah Ploso Bogen, Bambang Ponco mengatakan, telah memperingatkan hingga kali kedua kepada pemilik bangli maupun pedagang melalui Surat Edaran (SE).
"Kami juga melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang dan pemilik bangli untuk membongkarnya sendiri," ujar Bambang.
Bambang juga menjelaskan, bangli dan pedagang yang ada di Jalan Bronggalan juga mendapatkan sosialisasi untuk melakukan pembongkaran sendiri. Karena rata-rata bangunanan mereka berdiri di atas saluran.
Piihaknya masih memberikan toleransi waktu pada pemilik bangunan yang ada di sepanjang Jalan Bronggalan.
"Apalagi bangunan liar ini berada di belokan, ini sangat membahayakan pengguna jalan. Ini sangat rawan terjadi kecelakaan," tegasnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).
Sementara, Koordinator pedagang Pasar Gersikan, yang mengatasnamakan Pasar Gotong Royong, Jumali, mengatakan, seluruh pedagang sebelumnya sudah membongkar sendiri.
"Mengingat, kami telah mendapatkan surat edaran dari Pemkot Surabaya untuk membersihkan bangunan demi kelancaran saluran. Tadi malem, sudah kami bongkar sendiri. Karena ini instruksi dari Pemkot, ya kami patuhi," katanya.
Jumali menyanyangkan pembongkaran ini lantaran belum ada solusi terkait pedagang akan berjualan dimana.
"Belum tahu dipindah kemana, karena belum ada solusinya. Sementara masih disuruh libur," pungkasnya dengan nada lemas.
Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Teguh Arifiyadi mengatakan ada banyak temuan website tempat jual beli rekening untuk kebutuhan judi online.
"Kami temukan di internet banyak orang jual beli rekening, banyak sekali jumlahnya. Bahkan ada website yang jual beli rekening khusus," kata Teguh saat bincang dengan media di Kantor Kominfo, Jumat (28/6/2024).
Bahkan, website jual beli rekening tersebut tepercaya, data-data yang dijual verified atau diverifikasi. Ia menjelaskan data-data tersebut didapatkan dengan cara mengumpulkan orang-orang di kampung-kampung, lalu diminta identitasnya dan dicatat untuk membuka rekening.
Untuk 1 rekening, satu orang dibayar sekitar Rp 100-150 ribu. Dan 1 rekening tersebut akan dijual online dengan harga Rp 300-500 ribu. Jika lengkap dengan buku dan kartu ATM bisa dijual dengan harga Rp 600 ribu. Dan jika ada data spesial, misalnya, atas nama perempuan bisa saja dijual dengan harga sampai Rp 1 juta untuk 1 rekening.
Rekening-rekening itu dibuat dengan tujuan untuk mengumpulkan uang hasil judi online.
Untuk itu, Kominfo melakukan patroli terhadap rekening-rekening judi online dan disampaikan ke OJK untuk meminta bank memblokir rekening tersebut.
"Selain itu OJK juga menyampaikan kepada penegak hukum 'nih silahkan ada rekeningnya ini tinggal di cek'," ujarnya.
Kominfo melakukan pemblokiran rekening dari e-wallet terhitung mulai Januari 2024. Sebelumnya Kominfo hanya fokus blokir situs, akun, atau aplikasi saja. Tapi ternyata pertumbuhan judi online semakin banyak.
"Jadi Kominfo mengambil kebijakan, kita blokir aja rekeningnya. Tim patroli yang biasanya patroli ke akun atau aplikasi kita geser patroli ke rekening, karena kalau judi online dia pasti deposit," kata Teguh.
Selama patroli, Kominfo sudah menemukan sekitar 6.000 lebih rekening yang digunakan untuk judi online.
Sementara kripto yang digunakan untuk judi online, saat ini sedang di jajaki kerjasama dengan exchanger dan regulator terkait yakni Bappebti.
"Sehingga yang menggunakan kripto bisa diblokir juga. Itu upaya untuk mengurangi judi online." pungkasnya.
Saksikan video di bawah ini:
